Merauke, 04 September 2023 – Dalam sebuah acara nonton dan diskusi film dokumenter berjudul “Amber” dengan tema “Perlukah DOB Papua untuk kesejahteran OAP” yang diselenggarakan di Vertenten Center, Jalan Cikombong, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan berbagai pihak mengungkapkan pemikiran dan rekomendasi yang penting bagi masa depan Papua Selatan.
Acara ini datang dari kegelisahan LBH Papua Pos Merauke melihat berbagai situasi sosial yang terjadi di tingkat masyarakat berkaitan dengan DOB yang baru saja diresmikan lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Acara nonton dan diskusi bersama ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pimpinan LSM, dan pihak masyarakat adat. Salah satu perwakilan dari Setda Provinsi Papua Selatan, Bapak Agus Kurniawan, menyampaikan pesan penting bahwa keterlibatan semua pihak adalah kunci untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di empat kabupaten yang menjadi cakupan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum, yang juga merupakan salah satu penanggap dalam acara tersebut, menekankan pentingnya film “Amber” sebagai inspirasi untuk menjaga dan melestarikan tanah dan hutan adat di Papua Selatan. Beliau menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan oleh perusahaan atau pemerintah. Lebih lanjut, Teddy Wakum menyoroti peran Daerah Otonomi Baru (DOB), akan ada perubahan pada Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di provinsi baru. Ia menekankan pentingnya RTRW tersebut harus bisa mengakomodir ruang hidup bagi masyarakat adat asli Papua, dan mengajak semua pihak untuk serius memperhatikan hal ini.
Niko Wamafma, juru bicara Greenpeace Indonesia, juga menyuarakan pentingnya melestarikan hutan alam dari ancaman deforestasi yang berdampak pada perubahan iklim global. Ini merupakan isu global yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam diskusi yang berlangsung, Direktur Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua, Hary Woersok, memberikan catatan kritis mengenai pendidikan formal yang mempengaruhi ikatan batin anak-anak asli Papua terhadap tanah adat mereka. Menurutnya, anak-anak Papua sekarang ini makin jauh ikatan batinnya dengan tanah adat. Beliau menyoroti bagaimana pendidikan formal cenderung membentuk cara pandang yang kapitalistik dan egosentris terhadap tanah, dan tentu saja harus diubah.
Acara nonton dan diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dalam rangka mempertahankan dan mendorong perlindungan ruang hidup masyarakat adat Papua setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), antara lain:
- Mendorong konsolidasi masyarakat adat, pemuda dan mahasiswa serta semua elemen terkait untuk terlibat aktif dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat
- Mendorong pemetaan partisipatif wilayah adat masyarakat adat papua, khususnya di Papua Selatan
- Mencontohi perjuangan masyarakat adat Awuyu khususnya marga Woro dan juga masyarakat adat Marind khususnya Marga Gebse Awabalik di Kampung Zanegi
- Melakukan monitoring investigasi di tingkatan masyarakat adat.
- Berkolaborasi antara LSM-LSM yang peduli dengan masalah lingkungan dan juga dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
About Author
